Pendidikan.
Harus diakui, bila mendengar satu kata ini, hal yang pertama kali terlintas dalam benak kita adalah suatu proses mengajar dan belajar, dalam suatu ruangan (baca: kelas), yang melibatkan guru dan --berapapun jumlahnya-- murid. Pendapat ini mungkin benar. Namun bila kita telaah lebih dalam, maka pendidikan tidaklah sesederhana itu. Banyak pihak, dan --entah apakah ini berlangsung di negara kita saja, atau memang terjadi di seluruh dunia-- begitu rumit birokrasi yang terlibat.
Pendidikan juga bisa hadir dalam berbagai ruang lingkup, baik yang sempit, hingga yang amat luas. Ruang lingkup pendidikan paling sempit, tentu saja di rumah kita sendiri. Baik yang hanya melibatkan orang tua dan anak, ataupun antara, sebut saja, guru privat, dengan salah satu anggota keluarga. Di dalam ruang lingkup yang sempit ini, tentu tidak banyak pihak yang dilibatkan, dan tidak pula melibatkan birokrasi yang rumit pula. Namun lain hal bila kita bicara pendidikan dalam ruang lingkup besar.
Di Indonesia, kita mengenal beberapa jenjang pendidikan, mulai dari --yang baru muncul beberapa tahun belakangan ini-- pre-school, playgroup atau taman bermain, taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), dan perguruan tinggi. Rata-rata seseorang harus menghabiskan paling tidak 22 hingga 25 tahun, untuk mencapai tingkatan Strata-1. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang mampu diselesaikan seseorang, maka semakin terbuka pula jalan untuk mengejar karir, dan tentu saja mengejar taraf hidup yang lebih tinggi. Ironisnya, walau pemerintah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun, dari tingkat SD hingga SLTp, bagi mayoritas rakyat Indonesia, biaya pendidikan tetap saja masih terlampau jauh lebih mahal dibanding biaya 3 kebutuhan primer, yaitu sandang, pangan dan papan. Tak aneh, bila pendidikan mungkin masih bukan merupakan prioritas utama. Dan ini membawa dampak, yang kaya semakin berjaya, yang miskin pun semakin tenggelam. Sebagian kecil rakyat Indonesia yang tergolong mampu (baca: kaya), dengan mudah menyediakan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya, bahkan kalau perlu --baik untuk mengejar tingkat pendidikan yang lebih tinggi, ataupun hanya untuk mengejar gengsi-- mengirim anak-anaknya ke sekolah di luar negeri. Sementara sebagian besar rakyat Indonesia, harus membanting tulang, memeras keringat, dan bersimbah darah untuk sekedar mencukupi anak-anaknya dengan pendidikan “seadanya”. Sementara sebagian lagi rakyat Indonesia yang kurang beruntung (baca: miskin) harus rela menjadi penonton yang baik, sambil bermimpi anak-anaknya mampu mendapat bea siswa. Itupun bila mereka belajar 100 kali lipat lebih rajin, memiliki kekuatan mental 100 kali lipat, dan berdoa lebih keras 100 kali lipat.
Lebih ironis lagi, bila kita melihat taraf hidup sebagian besar tenaga pengajar atau guru di Indonesia. Mahalnya biaya pendidikan ternyata tak selamanya, atau bahkan selalu, tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa ini. Para guru harus berjuang keras menyisihkan sedikit dari penghasilannya yang sudah minim itu, untuk mengejar pendidikan bagi dirinya sendiri, bila tak ingin kalah bersaing dengan para guru yang datang dari era terkini, yang membawa latar belakang pendidikan lebih canggih. Karena, bagaimana bisa, sebut saja, seorang guru lulusan SPG, harus bersaing dengan guru yang memiliki gelar Strata-1 di belakang namanya. Tak aneh, bila para anggota korps pengajar ini pun harus mencari penghasilan tambahan, mulai dari dunia pendidikan, dengan memberikan privat misalnya, hingga menggeluti profesi lainnya seperti berdagang, untuk menambah sumber pendapatannya. Seakan, profesi guru belum setara dengan kalangan profesional seperti pengacara, dokter, ataupun profesi lainnya yang menyandang sebutan “kalangan kerah putih”.
Masalah kesejahteraan guru, pergantian kurikulum yang diiringi dengan pergantian buku pelajaran hampir setaip tahun ajaran baru, mahalnya biaya pendidikan, dan beraneka macam masalah lainnya yang menyelimuti dunia pendidikan, membuat kita harus berpikir realistis, bahwa Indonesia masih harus rela menjadi penonton, entah hingga berapa generasi lagi, dikala seluruh isi dunia ini berpacu mengejar semua perubahan. Karena ternyata, bagi negara (baca: pemerintah) kita, masih banyak hal lain yang menempati prioritas lebih utama, dalam perebutan porsi APBN, ketimbang mengurusi dan membangun dunia pendidikan, yang didalamnya termasuk mensejahterakan para guru. Mensejahterakan orang yang menghantar kita menjadi apapun sekarang ini, termasuk Presiden, Menteri, ataupun Pengusaha.
Inilah potret dunia pendidikan Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar